Anggaran untuk proyek pembangunan intermediate therapy facility Sunter membengkak menjadi Rp 5,2 triliun. PT Jakarta Propertindo mengatakan penambahan anggaran itu digunakan untuk membayar bunga peminjaman kepada PT SMI. Selain itu objek penilaian berbeda karena memasukkan pemenuhan standar pelayanan elektronik dalam menentukan bobot penilaian. Hakim dan panitera di PN Surabaya diduga bertransaksi suap terkait perkara di pengadilan. Pengacara Emirsyah Satar, Luhut Pangaribuan, menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dengan adil. Menurutnya, majelis hakim dalam mempertimbangkan alat bukti haruslah berdasarkan kebenaran materiil, bukan kebenaran formil.
Ada empat substansi yang masuk dalam objek penilaian, yakni layanan perizinan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan pendidikan. Ombudsman Jawa Timur selama 16 pekan sejak awal Juni hingga akhir September 2021 keliling ke seluruh pemkab/pemkot/provinsi untuk melakukan pengumpulan information breakingnews.co.id. Ada tiga temuan dalam pengumpulan data penilaian, yakni pertama, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan belum memiliki ruang pelayanan sehingga pemohon masih menemui petugas di masing-masing bidang yang menyelenggarakan pelayanan publik.
Menurutnya, penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, perlu waktu untuk menyiapkan sejumlah peraturan turunan dan proyeksi terkait jadwal dan anggaran pemilu. Jakarta – Komisi II DPR dijadwalkan menggelar rapat bersama soal tahapan dan penetapan anggaran Pemilu 2024 hari ini. Rapat yang rencananya melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP urung dilaksanakan hari ini.
Meskipun sejumlah pimpinan membantah dan mengklarifikasi bahwa pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan penanganan perkara di KPK. Padahal publik tidak akan lupa ketika Ketua KPK pernah menjelaskan bahwa TGB merupakan pihak yang dimintai keterangan dalam sebuah perkara yang sedang ditelusuri KPK. Pimpinan KPK semakin seenaknya dan seolah-olah mengabaikan atas informasi yang berkembang di ruang publik. Hal ini terlihat dari reaksi salah satu Pimpinan KPK yaitu Alex Marwata yang menilai bahwa pertemuan Deputi Penindakan KPK, Firli, dengan mantan Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang , adalah sesuatu yang wajar. Selain hukuman penjara, Emirsyah diminta membayar uang pengganti kerugian negara senilai SGD 2,1 juta.
Ketentuan kode etik tersebut secara jelas melarang “hubungan”, tidak peduli apapun alasannya. Manakala terjadi hubungan langsung atau tidak langsung , maka hal tersebut harus dipandang keliru secara etik. Sehingga kini bunyi penjelasan pasal tersebut yaitu “khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok”.
